Liberalisasi IAIN, Kemajuan atau Pengerdilan Islam?

Jika benar proyek liberalisasi itu ada di tubuh IAIN, maka bisa dikatakan mereka telah berhasil. IAIN atau UIN kini tak ubahnya kampus-kampus konvensional lainnya yang sifatnya komersialisasi pendidikan hanya mencetak tenaga-tenaga kerja dengan embel-embel "islam" dalam statusnya. 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dahulunya dibangun dengan semangat ingin mencetak kiai dan ulama-ulama Islam terdidik yang diharapkan bisa menjadi penyeimbang, bahkan penyelamat umat di tengah gempuran permasalahan dan godaan duniawi. Misi mulia itu dikondor secara ketat dalam bingkai Al Qur'an dan hadits, tanpa mengurangi hak untuk melakukan ijtihad. Kiblat akademis ketika itu lebih dominan ke Al-Azhar, Kairo, yang diamini sebagai pusat kajian islam terbesar dan terlengkap saat ini. Ketika itu banyak bermunculan dan ulama besar yang disegani karena konsistensinya dalam mempertahankan pemikiran keislaman yang mumi berdasarkan Al Qur'an dan hadits. 

Tampaknya, kini semua tinggal kenangan. Bagi sebagian entah itu asing ataupun sejumlah pihak lokal yang terinfiltrasi dengan pemikaan-pemikiran barat, IAIN ala Kairo ini dipandang bisa membahayakan demokrasi yang selama ini kencang kita impor mentah mentah dan pemikiran barat. Bukan rahasia lagi, bahwa pemikiran murni dalam kitab suci dan hadits Rasulullah SAW banyak sekali bertentangan dengan pola pikir demokrasi dan sekularisasi yang membajiri negara-negara bekas jajahan barat, termasuk kita. Indonesia, sebagai bangsa dengan jumlah umat muslim terbesar di dunia, bisa menjadi kekuatan tak tertandingi bagi barat apabila benteng Al-Quran dan hadits diterapkan secara utuh. Sebagai pasar yang luar biasa besar, umat muslim Indonesia adalah konsumen potensial, tidak hanya dalam konteks produk dan jasa, namun juga budaya dan keyakinan. Dalam perspektif pemasaran global, etnosentrisme dapat memberikan pengaruh sangat signifikan terhadap penyerapan produk dan jasa dari luar. Dengan demikian, jika umat Islam Indonesia secara ketat terpengaruh oleh koridor Al-Quran dan hadits yang pada intinya melarang perilaku konsumtif dan hedonis, maka itu bisa membahayakan potensi ekonomi barat untuk menyerbu masuk negeri ini secara besar-besaran. Belum lagi bicara mengenai kemungkinan terjadinya radikalisasi Islam yang dipandang bisa membahayakan kehidupan demokrasi jika pemikiran-pemikiran jazirah Arab diasimilasi oleh calon-calon cendekiawan Indonesia melalui lembaga pendidikan Islam, seperti IAIN. 

Bisa jadi benar atau mungkin juga tidak, namun cukup beralasan juga jika kita berpikir bahwa alasan-alasan tersebut yang kemudian memicu lahirnya proyek "Pembebasan Pemikiran" di lingkungan IAIN. Argumentasinya, pemikiran-pemikiran ala Kairo terbelenggu oleh batasan-batasan yang ditetapkan oleh kitab suci dan hadits yang dipandang sudah tidak relevan dan tidak metodologis, tidak ilmiah, dan terutama bisa menghambat pemikiran-pemikiran modernisasi ala barat. 

Boleh percaya boleh tidak dengan pandangan ini. Namun faktanya, proyek liberalisasi sudah dimulai dan terus berkembang di IAIN. Bermula dari ide Menteri Agama ketika itu, Munawir Sadzali, yang pada tahun 1986 mengirimkan 6 orang dosen IAIN se-Jawa untuk memperdalam studi keislaman ke Amerika Serikat yang notabene tidak memiliki akar budaya islam yang kuat. Ditingkahi pula dengan inisiasi pemikiran islam rasional yang digagas pada zaman Harun Nasution, yang terinspirasi pemikiran Mu'tazilah (memisahkan diri), meskipun pada awal-awalnya mendapat tentangan sangat keras dari para ulama generasi awal yang notabene didominasi oleh para lulusan Kairo. 

Sejak itu pula pemikiran bebas mulal bergulir liar di lingkungan IAIN. Pengaruh dari Nurcholis Madjid (cak Nur) tentang pemisahan wilayah privat (agama) dengan publik memicu gelombang sekularisasi yang deras di kalangan mahasiswa IAIN. Proyek liberalisasi semakin kencang ketika IAIN pun berubah status menjadi Universltas Islam Negeri. Meskipun masih menyandang nama "Islam", faktanya, minat mahasiswa mengambil jurusan studi keislaman justru melorot jatuh ke titik nadir, dibandingkan dengan jurusan-jurusan populer seperti ekonomi, komunikasi hingga teknologi. Pragmatisme mulai menggantikan idealisme. Misi mencetak ulama penyelamat umat "turun derajat" menjadi "hanya" memproduksi tenaga-tenaga kerja yang sifatnya komersil. Tak salah jika kita berpikir bahwa mahasiswa yang masih labil itu dihadapkan kepada pilihan: mengambil jalur idealisme Islam atau memilih jalur kompetensi populer yang memang dibutuhkan di dunia kerja pragmatis? Celakanya, mayoritas mahasiswa lebih memilih jalur pragmatis. Bahkan, ada prodi kajian keislaman yang hanya diminati oleh tiga orang mahasiswa baru di UIN Sunan Gunung Djati, Bandung. 

Jika benar proyek liberalisasi itu ada di tubuh IAIN, bisa dikatakan mereka telah berhasil. IAIN atau UIN kini tak ubahnya kampus-kampus konvensional lainnya yang sifatnya komersialisasi pendidikan, hanya mencetak tenaga-tenaga kerja dengan embel-embel "islam" dalam statusnya. Barangkali, idealisme keislaman tinggal menunggu ajalnya saja di kampus yang dulunya digadang-gadang sebagai pabrik ulama disegani di negeri ini. 

BACA JUGA : Borobudur, Budha atau Islam?

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama